MUSI RAWAS, WartaKitaNews.com – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2021 di Desa Sungai Bunut, Kecamatan Bulang Tengah Suku (BTS) Ulu, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terindikasi dugaan pungutan liar (pungli).

Hal itu berdasarkan penyampaian dari warga Sungai Bunut, setidaknya ada empat warga yang menyampaikan, yakni Candra Irawan, Imron, Yusa Romadon dan Rahmat Hidayat, pada Minggu (4/6/2023).

Dikatakan Candra Irawan, ia bersama kisaran 185 warga Sungai Bunut membuat sertifikat melalui program PTSL pada tahun 2021 dikenakan biaya Rp 200 ribu untuk pekarangan rumah dan Rp 500 ribu untuk lahan perkebunan.

Dijelaskannya, berdasarkan Perbup Mura Nomor 47 Tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Musi Rawas, bahwa biaya pembuatan sertifikat tanah melalui prona dikenakan biaya Rp200 ribu, dengan rincian 20 persen untuk biaya kegiatan penyiapan dokumen, 30 persen untuk biaya pengadaan patok dan materai, dan 50 persen untuk biaya kegiatan petugas Kelurahan/Desa.

Namun, ia bersama warga lainnya tidak mendapatkan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Perbup Nomor 47 Tahun 2017.

“Sampai sekarang patok belum dipasang dan materai beli sendiri,” ujarnya.

Sementara untuk lahan perkebunan, lanjutnya, warga di Sungai Bunut diminta biaya Rp500 ribu, meskipun dalam Perbup dijelaskan biaya Rp200 ribu.

“Kemana hak kami yang 30 persen itu, dan untuk apa lebih Rp300 ribu itu dari biaya Rp500 ribu,” katanya.

Ironisnya, katanya, untuk mengambil sertifikat yang sudah jadi diambil ke mantan Kades Sungai Bunut yang lama, dengan catatan harus melunasi biaya tersebut, jika belum lunas tidak bisa diambil.

“Karena itu dari Pemerintah Desa, ketika mau mengambil sertifikat melalui perangkat desa malah diarahkan ke mantan Kades. Itupun untuk bisa diukur harus ada uang muka, kalau tidak ada uang muka tidak diukur. Setelah itu kalau mau ambil sertifikat harus sudah lunas. Malah ada warga yang tidak jadi diukur karena belum punya biaya, berkas dikembalikan, padahal seharusnya bila untuk masyarakat miskin tidak dikenakan biaya, kalau tidak mampu bayar kan berarti miskin,” jelasnya.

Saat ini, ungkapnya, masih banyak warga Sungai Bunut yang belum mengambil sertifikat prona lantaran terkendala biaya, setidaknya ada 60 orang.

Lebih jauh katanya, bahkan dalam proses pembuatan sertifikat melalui program prona Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Bunut tidak dilibatkan, hal itu berdasarkan pernyataan BPD yang dibuat secara tertulis.

“Harapan kami kepada pihak pemerintah segera ditindak lanjuti, cepat diproses sesuai aturan,” tukasnya.

Terpisah, Camat BTS Ulu, Marzuki, saat di konfirmasi mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

“Mengenai pembuatan Sertifikat tidak tau saya pak, sertifikat itu bukan arena kami,” kata Camat BTS Ulu, Marzuki saat dikonfirmasi via telpon (5/6/2023).

Diwaktu yang sama pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mura saat dikonfirmasi mengenai Pembuatan sertifikat PTSL di Desa Sungai Bunut menegaskan bahwa dari BPN tidak ada pungutan.

“Dari BPN tidak ada pemungutan dan pengukuran clear. Yang penting berkas lengkap, ado materai dan lainnya. Mengenai disana ada pemungutan kami tidak tau. Intinya dari BPN tidak ada pembiayaan,” kata Staf BPN Musi Rawas yang tidak ingin disebutkan namanya. (Tim)

By Vilkadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *