Muratara, Wartakitanews.com – Mungkin masih hangat kisah pelantikan sejumlah kepala sekolah (Kepsek) belum lama ini sekira Kamis (14/10) bulan lalu, pelantikan para kepala sekolah itu sendiri berlangsung di halaman Kantor Pemkab Muratara, sekitar pukul 08.00 WIB.
Dipagi yang cerah itu diluar dugaan akan ada cerita kurang mengenakkan bagi Susilawati, pasalnya guru SDN 3 Bingin Teluk ini mendapatkan undangan resmi dari Pemkab Muratara untuk mengikuti pelantikan didepan Kantor BPKAD Rupit dengan agenda/ rencananya dilantik menjadi Kepsek SDN 3 Bingin Teluk. Namun Susilawati, sangatla kecewa dan merasa dipermalukan didepan umum. Sebab Jauh jauh datang dari Rawas Ilir, untuk mengikuti pelantikan sebagai kepala sekolah, saat di absen namanya tidak ada dalam daftar pejabat yang akan dilantik pagi itu.
Menyikapi hal itu, Heru Kurniawan, SP Selaku Ketua Lembaga Pengkajian dan Perlindungan Hukum (LPPH) Silampari menyatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang dialami Susilawati. Karena dampak dari kejadian diluar dugaan itu , secara tidak langsung telah mengakibatkan yang bersangkutan malu. sebab sudah ikut dalam barisan pejabat yang bakal dilantik, namun tiba-tiba mendadak tidak jadi dilantik. Padahal jelas sebelumnya telah menerima undangan dari pihak BKPSDM Pemkab Muratara.
“Saya sangat prihatin dan bersimpati atas kejadian bulan Oktober lalu, apa lagi sampai ada ASN yang mendapatkan undangan pelantikan tetapi tiba waktunya yang bersangkutan malah batal dilantik. saya menilai kesalahan ini terkesan memang ada unsur kesengajaan yang diciptakan, bukan kesalahan yang tidak diketahui oleh pihak OPD terkait,” Tegas Heru.
Heru Kurniawan, SP menilai bahwa, kinerja BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia) Pemkab Muratara patut dipertanyakan, terutama kinerja Kepala Bidang Mutasi yang menangani hal ini. Karena diduga ada muncul SK ganda yang dipegang staf BKPSDM untuk dibacakan diwaktu pelantikan dan yang dipegang oleh oknum Kabid mutasi itu berbeda.
“Jika Kabid Mutasi pada OPD ini tidak tahu, itu bohong besar jangan pura-pura tidak tahu, kalau seperti inikan ada apa jelas menjadi tanda tanya besar. Hal ini tidak bisa dianggap sepele harus diusut tuntas, jika terbukti ada permainan dan indikasi semacamnya akan kita laporkan kepihak berwenang,” Cetusnya.
Masih menurut Heru, dirinya mengutuk keras atas ulah oknum Kabid mutasi yang hanya minta maaf pada media pasca usai pelantikan para kepsek dilakukan. Seharusnya sang oknum Kabid mesti tahu diri sebab, hal ini telah menyangkut nama baik dan telah berbicara etika.
“Bagaimana kalau posisi seperti ibu Susilawati, dialami oleh oknum Kabid mutasi. Sudah ikut dalam barisan namun batal dilantik,” Ucapnya.
Diapun menambahkan, mengenai agenda pelantikan yang dirinya ketahui biasanya telah jauh-jauh hari terkonsep dan terencana oleh OPD terkait dalam hal ini BKPSDM. Bila pihak terkait selaku leading sector satuan kerja tidak bisa bekerja, lebih baik dicopot sebab dia yakin masih banyak SDM lain di Muratara yang mampu bekerja menempati jabatan yang ada di BKPSDM.
“Artinya kecil kemungkinan bisa terjadi terima undangan pelantikan, namun batal dilantik. kalau tidak digeser atau tergeser, untuk itu saya minta jangan sampai terjadi atau terulang kembali kejadian seperti yang dialami ibu Susilawati, pada pelantikan-pelantikan pejabat lingkungan Pemkab Muratara dihari-hari berikutnya. Karena ini bukan la hal sepele yang bisa dianggap main-main, kalau ada keliru cukup minta maaf. ada salah lagi sekedar minta maaf lagi, ini menyangkut kinerja pemerintah bukan kerja perorangan,” Pungkasnya.
Sementara itu Shindu, Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Pemkab Muratara belum memberikan tanggapan terkait adanya ASN yang diundang pada pelantikan kepala sekolah14 Oktober 2021. namun ketika diabsen nama yang bersangkutan tidak ada, dalam daftar nama-nama kepala sekolah yang dilantik waktu itu. (RD)